BBM Subsidi Naik, Forkopimcam Salam Terjun Langsung Ke Lapangan 

MAGELANG, - BBM merupakan kebutuhan penting bagi warga masyarakat dalam aktivitas berkendara, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Dan pemerintah pusat secara resmi telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi baik jenis pertalite dan solar. Kebijakan dari pemerintah pusat tersebut merupakan jalan pilihan terakhir yang diambil di tengah situasi ekonomi saat ini.

Baca juga: Mulyanto: Soroti Tingginya Harga Minyak Goreng di Tengah Merosotnya Harga CPO Dunia

Oleh karena itu, Forkopimcam Salam bersama-sama melaksanakan pemantauan secara langsung SPBU yang ada di wilayah Kecamatan Salam.

Danramil 17/Salam, Kapten Inf Andi Mulhan, menuturkan, pemantauan secara langsung SPBU di wilayah Kecamatan Salam hari ini (Selasa, 06/09) ada 3 titik, yaitu SPBU Baledono, SPBU Gremeng dan SPBU Perebutan Gulon.

Baca juga: Mulyanto: Menperin Harus Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah

Lebih lanjut, Andi Mulhan menyampaikan, tujuan pemantauan ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta memastikan kelancaran proses pengisian BBM oleh petugas SPBU. 

"Selain itu kita juga meyakinkan tidak terjadi kelangkaan BBM serta memastikan saat pengisian tidak terjadi penumpukan yang berarti", tandasnya.

Baca juga: Hendrawan Supratikno: Perlu Adanya Kebijakan Tepat Guna Menghadapi Krisis Ekonomi

Sementara itu, Camat Salam, Wiharyanto, SE.MM, mengungkapkan, dengan kenaikan BBM bersubsidi akan terjadi dampak besar yang dirasakan oleh warga masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Menurutnya, perlu sinergitas antar instansi baik dari Koramil, Polsek maupun Pemerintah Kecamatan untuk selalu cegah dini, salah satunya melalui pemberian edukasi dan pemahaman yang bijak kepada warga. Hal ini untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun ketertiban masyarakat.

Baca juga: Ilham Bintang: Kelangkaan Minyak Goreng Seperti Jalan Tiada Ujung

"Kami bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penimbunan BBM bersubsidi yang pada akhirnya merugikan masyarakat", pungkasnya. 

pen0705/R-17

Baca juga: Menlu RI, Retno Marsudi: Presidensi G20 Tahun 2022 Sebagai Katalisator Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi